Mail: gpmb_2001@yahoo.co.id



PLURALISME DALAM BINGKAI KETUHANAN

PLURALISME DALAM BINGKAI KETUHANAN

Pluralisme, Liberalisme, Sekularisme, siapakah yang berhak mengatur ?
Apkah seseorang atau suatu lembaga (seperti MUI) memiliki otoritas untuk menata dan mendikte keagamaan seseorang?

Karakteristik FATWA dan HUKUM adalah berbeda :

HUKUM sifatnya mengikat untuk semua orang dalam wilayah atau organisasi/kelompok tertentu.

FATWA sifatnya tidak mengikat, ia hanya mengikat dan berlaku bagi orang atau lembaga yang memintanya.

Sementara HUKUM baik orang maupun lembaga meminta atau tidak, jika sudah diundangkan, ia bisa dikenai sanksi hukum apabila melanggarnya.

Namun bagaimana jika fatwa, yang sebenarnya tidak mengikat itu, ternyata dipaksakan kepada orang ataupun kelompok yang tidak meminta fatwa.

Disinilah perlunya suatu kebijakan dan kehati-hatian dalam mengeluarkan fatwa. Suatu kawasan bisa terjadi konflik horizontal bila warganya berbeda menyikapi suatu fatwa, ini bisa mendatangkan prahara dan bencana bagi ruang kehidupan yang beragam etnik, kepercayaan dan budayanya. Kodrat yang alamiah di dalam kehidupan dunia yang di ciptakan oleh Tuhan YME. terdiri dari beraneka corak dan warna kehidupan menjadi suatu keindahan yang harmonis dalam bingkai kebhinekaan.

Pandangan Pluralisme semua ajaran agama sama dan kebenaran agama itu relatif, yang menjadi pertanyaan, siapa yang berhak menentukan kebenaran.?

Kebenaran itu bukan hanya persoalan yang membedakan anatara yang hak dan yang batil, kemenangan rasio atau prasangka, kemenangan ilmu pengetahuan atas kebodohan, membedakan kejujuran dan kebohongan, tetapi lebih sebagai proses pencarian yang dialogis, karena segala sesuatu selalu menampakkan diri dalam bentuk yang sementara dan partikular.

Jika dikatakan bahwa di akhirat kelak orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan di dunianya secara individual, sesungguhnya tidak ada bagi manusia lain untuk menghakimi bahwa perbuatan orang lain tidak benar, karena seseorang tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Konsekuensinya, ia harus mengakui kebenaran yang dijalankan orang lin.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis ataupun Lembaga yang di dalamnya duduk para kaum cedekiawan , yang dalam hadis Nabi sering disebut sebagai ahli waris para nabi ( al ulama waarasatul anbiya ), disayangkan bisa mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan realitas di masyarakat yang pluralitas.

Kemampuan seorang manusia dalam melihat realitas sesungguhnya hanyalah 180 derajat di depan. Jika realitas kehidupan di dunia sekeliling ini ada 360 derajat, sesungguhnya ada 180 derajat lain di belakang yang tidak bisa kita liahat dalam waktu bersamaan.

Yang diharapkan oleh umat yaitu fatwa-fatwa yang mencerahkan dan mencerdaskan bukan fatwa yang kontroversial. Wallahualam



Pemutakhiran

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

Pernyataan Privasi | Ketentuan Penggunaan©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia