Mail: gpmb_2001@yahoo.co.id



JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

SUATU DILEMA BAGI PARA PUSTAKAWAN ?
Sebuah Renungan Dalam Rapat Konsolidasi Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI Tanggal 10 Februari 2004 di Aula Diklat Perpustakaan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka Selatan II Jakarta.
Oleh: Drs. H. Athailah Baderi (Pustakawan Utama)

I. PENDAHULUAN

Pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi pustakawan di negara kita hingga kini sudah berusia dwiwindu, sejak terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 18 tahun 1988. Selang sepuluh tahun berjalannya keputusan tersebut telah mengalami penyempurnaan dengan Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998, karena pada beberapa bagian dirasakan kurang sesuai. Terakhir ini setelah empat tahun berlalu karena situasi Pemerintahan mengalami Reformasi di segala bidang, maka dengan keputusan MENPAN tersebut harus disesuaikan pula dengan Keputusan MENPAN yang baru, yakni Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002. Sistem Pemerintahan kita yang dahulunya bersifat sentralistik, sekarang menjadi Desentralistik itulah yang berakibat pada perubahan Keputusan Menpan tersebut, untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berupa penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian diharapkan nasib para pustakawan di daerah-daerah tidak akan terkatung-katung karena dasar hukum keberadaan pustakawan di daerah telah terakomodir (disesuaikan) melalui Keputusan MENPAN di atas dan UU RI Nomor 22 Tahun 1999.

Bahan-bahan:
II. DILEMATIS PUSTAKAWAN
Usia dwiwindu atau delapan belas tahun bagi kehidupan manusia adalah sebagai usia remaja yang mulai memasuki Pendidikan Tinggi, dengan kata lain sebagai usia pematangan dalam berpikir dan bertindak. namun bagi para pustakawan usia jabatan fungsional selama delapan belas tahun itu rasanya baru kemarin-kemarin saja, terlalu singkat, sehingga tidak banyak hala-hala yang dapat dikerjakan apalagi dinikmatinya. hanya segelintir orang saja yang merasa enjoy, menikmati dan memperoleh atau merasa memilikinya. Sikap pasrah bagi para pustakawan pelaksana hingga pustakawan utama (Pembina Utama Madya) yang terancam pasal 25 ayat 1, Keputusan MENPAN Nomor 132?KEP/M.PAN/12/2002 berupa pembebasan sementara dari jabatan pustakawan karena dalam jangka 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, telah memberi warna kelabu bagi kehidupan dunia pustakawan. Demikian pula bagi pustakawan penyelia yang teracam pasal 25 ayat 2, apabila dalam tiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (10) dari kegiatan kepustakawanan dan atau pengembangan profesi, maka akan dibebaskan sementara. Tidak terkecuali pula bagi pustakawan utama yang pangkatnya Pembina Utama Golongan IV/e diancam pasal 25 ayat 3 yaitu akan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan kepustakawanan dan atau pengembangan profesi.

Dalam berbagai seminar, lokakarya, panel diskusi dan sejenisnya tentang kepustakawanan, baik yang dilakukan di Pusat maupun di daerah terekam adanya beberapa faktor penghambat (inhibiting) yang mengakibatkan sulitnya pencakupan pengumpulan angka kredit bagi para pustakawan diberbagai sektor: baik di instansi, di sekolah, di Perguruan Tinggi maupun di perpustakaan umum. Kesulitan pengumpulan angka kredit inilah yang kadang kala terlintas cercaan terhadap pustakawan dengan tuduhan "tidak bisa bekerja, ingin enaknya saja, atau memang tidak mampu" dan berbagai bahasa sinisme lainnya. Dengan demikian pantaslah kalau perpustakaan dikatakan sebagai tempat buangan karyawan nakal. Kesulitan pengumpulan angka kredit ini pulalah yang mengakibatkan terjadinya eksodus secara besar-besaran para pustakawan sekolah ke profesi guru. Guru dirasakan lebih mudah mengumpulkan jumlahan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dalam dua tahun- dua tahun sehingga tidak mustahil kalau di sekolah-sekolah panorama kepangkatan guru-guru yang masih muda diwarnai oleh berpangkat golongan IV. Suatu hal yang memikat dari profesi sang guru sebagai "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" itu.

Terungkapnya suatu tabir kesulitan pengumpulan angka kredit bagi para pustakawan, bukan semata-mata karena tidak bisa bekerja

Petunjuk
III BEBERAPA KONSEP SOLUSI
Untuk menolong nasib pustakawan yang saat ini tengah dalam SOS (tolonglah jiwa kami) maka beberapa gagasan dalam makalah ini saya kemukakan, semoga ada faedahnya buat kita semua dan sebagai bahan diskusi saat ini adalah sebagai berikut :

Untuk membantu percepatan pengumpulan angka kredit bagi para pustakawan maka Rapat Konsolidasi Pustakawan ini mengusulkan kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk :

*) membentuk kelompok-kelompok / kooordinasi pustakawan pada masing-
masing jenjang jabatan fungsional pustakawan Sbb:
a. Jenjang Kelompok Pustakawan Pelaksana;
Jenjang Kelompok Pustakawan Pelaksana lanjutan;
Jenjang Kelompok Pustakawan Penyelia;
b. Jenjang Kelompok Pustakawan Pertama;
Jenjang Kelompok Pustakawan Muda;
Jenjang Kelompok Pustakawan Madya;
Jenjang Kelompok Pustakawan Utama

( Sesuai dengan Kep MENPAN pasal 5 ayat 2 nomor 4 )

Pembentukan kelompok/koordinator tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI sekaligus mengangkat ketua-ketua kelompok/koordinator masing-masing dalam setiap tahunnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 132/KEP/M.PAN/12/200; pasal 5 ayat e Nomor 4 dan lampiran I; Nomor IV; Unsur Pengembangan Profesi; Sub Unsur 4; Butir Kegiatan a; -

Mengusulkan kepada kepala Perpustakaan Nasional RI untuk membuat Surat Edaran kepada Kepala-kepala Pusat dan Para Pejabat dibawahnya di lingkungan Perpustakaan Nasional RI untuk selalu melibatkan/memberikan prioritas utama kepada para pustakawan dalam mengerjakan/melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing, sebagai upaya pengumpulan angka kredit diantara tugas tugas tersebut melingkupi pekerjaan sebagai berikut :

Pengembangan koleksi: Pengolahan Bahan Pustaka; Pelayanan Informasi; Penyuluhan; Publisitas; Pameran; Pengkajian; Pengembangan Perpustakaan; Penelaahan Pengembangan di Bidang Perpustakaan; Mengajar; Melatih; memerankan dalam seminar; lokakarya sebagai pemakalah; nara sumber; moderator atau peserta; menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan; dan lain-lain yang relevan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/M.PAN/12/2002.

Mengikutsertakan/melibatkan Pejabat Pustakawan terutama para Pustakawan senior dalam rapat-rapat dinas pejabat struktural agar para pustakawan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kedinasan dan untuk menyalurkan aspirasi para pustakawan lainnya.

Agar terjaminnya komunitas pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dalam berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan Perpustakaan Nasional RI terutama untuk pengumpulan angka kredi para pustakawan maka menganggap perlu untuk membentuk sebuah Badan Koordinasi Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI (BKP-Perpusnas).

Memberikan prioritas pertama kepada para pustakawan dalam mengikuti program Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Ilmu Perpustakaan;

Memberikan fasilitas kepada kelompok / koordinator pustakawan dan atau kepada badan Koordinator Pustakawan (BKP-Perpusnas) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI yang dibentuk oleh para pustakawan berupa:

*)Ruangan Sekretariata Badan Koordinator Pustakawan (BKP-Perpusnas)
*)Peralatan kantor seperti: mesin tik, komputer, serta bahan-bahan
administrasi habis pakai seperti kertas, tinta, dan sebagainya;
*)Kendaraan Pool roda empat untuk kegiatan-kegiatan keluar, beserta
penyediaan bahan bakar dan biaya perawatan kendaraan tersebut.

Badan Koordinator Pustakawan (BKP-Perpusnas) bertugas untuk :

- Mengakumulasi (mengumpulkan) permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh para pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI
serta memberikan solusinya;

- Memperjuangkan perbaikan nasib dan kesejahteraan para pustakawan di
lingkungan Perpustakaan Nasional RI;

- Berkoordinasi dengan Ketua-ketua Kelompok Pustakawan dalam membantu pengumpulan angka kredit bagi setiap pustakawan agar dapat mencapai kenaikan pangkat sesuai dengan keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002;


Pemutakhiran

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

Pernyataan Privasi | Ketentuan Penggunaan©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia