Mail: gpmb_2001@yahoo.co.id



SOEKARNO MENCANANGKAN INDONESIA BUTA HURUF BERTUJUAN RAKYAT INDONESIA GEMAR MEMBACA

*) oleh: Priyo Sularso

 

Di negara Republik Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa hukumnya wajib, karena amanat konstitusi mengatakan bahwa “Pendidikan Menjadi Hak Setiap Warga Negara” . Sebagai konsekuensi dari semua itu pemerintah punya kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan dan membuka akses selebar-lebarnya kepada setiap warga negara untuk mendapatkan fasilitas pendidikan tanpa adanya diskriminasi apapun untuk mendapatkannya. Misi memberantas buta huruf bukan hanya sekedar cara mengajari rakyat bisa membaca dan menulis. Bukan pula sekedar untuk mengantarkan rakyat Indonesia dari kegelapan menuju tempat yang terang. Hal lebih penting dari semua itu, adalah misi menyempurnakan “kewarganegaraan”. Hal ini mengutip dari tokoh internasional Lenin: “seorang manusia buta huruf adalah di luar dunia politik.” Maksudnya sangat jelas: tanpa bisa membaca dan menulis, berarti seseorang tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seseorang akan sulit bertindak atas nama dirinya dalam politik karena tidak bisa membaca konstitusi dan memahaminya. Indonesia pada masa penjajahan Hindia Belanda pernah mengalami kerterpurukan dan kegelapan di bidang pendidikan, Kartini sebagai pelopor pemberantasan buta untuk Bangsa Indonesia menggambarkan masyarakat kita tak ubahnya seperti hutan rimba yang gelap gulita, beliau menulis surat kepada sahabatnya ‘Estelle Zeehendelaar’ yang berbunyi “duh, sekarang aku mengerti, mengapa orang begitu menentang keterpelajaran orang Jawa. Kalau orang jawa terpelajar, dia tidak akan gampang menjadi pengamin saja, takkan menerima segala macam perintah atasannya lagi.” Sebagai pejuang yang idialis Ibu Kartini tidak pernah menyerah dengan keadaan dan tradisi yang berlaku pada zamannya, suasana gelap gulita kehidupan dia terangi dengan nyala lentera ilmu pengetahuan dengan cara mengajari kaumnya dengan cara mengajarkan melek huruf dan bisa membaca, tanpa henti untuk memajukan pengajaran bagi kaum pribumi. Semangat juang dan pengabdian Kartini banyak mengilhami para pejuang kemerdekaan Indonesia, maka tidaklah mengherankan bila salah satu tujuan nasional dari Kemerdekaan Indonesia yaitu mencerdaskan kihidupan bangsa seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Maka tidaklah mengherankan bila di awal-awal pemerintahan Presiden Soekarno begitu Proklamasi Kemerdekaan baru usai dikumandangkan, pemerintahan Sukarno tidak hanya menyerukan mengangkat senjata melawan kolonialisme Belanda, tetapi juga memerintahkan menenteng pena dan buku untuk memberantas buta-huruf di kalangan rakyat Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1948, Presiden Soekarno mencanangkan Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Dalam suasana perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengatakan: “Bukan saja kita menang di medan perang, tetapi juga dalam hal memberantas buta huruf kita. Dalam suasana kecamuk perang, pemerintah Soekarno masih sempat menyelenggarakan kursus PBH di 18.663 tempat, yang melibatkan 17.822 orang guru dan 761.483 orang murid. Sedangkan yang digelar secara independen berjumlah 881 tempat dengan 515 orang guru dan 33626 murid. Pada tahun 1960, Bung Karno kembali mengeluarkan komado: Indonesia harus terbebas dari buta-huruf hingga tahun 1964. Seluruh rakyat pun dimobilisasi untuk mensukseskan ambisi tersebut. Banyak orang yang pandai baca-tulis dikerahkan untuk mengajar secara sukarela. Organisasi masa banyak dilibatkan untuk mensukseskan program luhur ini. Hasilnya sungguh menakjubkan: pada tanggal 31 Desember 1964, semua penduduk Indonesia usia 13-45 tahun (kecuali yang ada di Irian Barat) dinyatakan bebas buta huruf (Ali, 2007). Dari hasil program pemerintahan Soekarno ada dua yang perlu dicatat: 1. Adanya komitmen kuat pemerintahan saat itu untuk menempatkan pemberantasan buta-huruf sebagai bagian dari perjuangan nasional yang tidak boleh dikesampingkan. 2. Adanya proses pelibatan dan mobilisasi rakyat dalam mensukseskan pemberantasan buta huruf. Pada pemerintahan berikutnya Indonesia mengalami pasang surut di dunia pendidikan, Pada tahun 2011, angka buta huruf di Indonesia masih mencapai 8,3 juta jiwa atau 4,79 persen dari total penduduk Indonesia berusia 15-45 tahun. Sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan, hingga tahun 2011, masih ada 11,7 Juta anak Indonesia yang tidak pernah tersentuh pendidikan dasar. Pada tahun 1964, jumlah buta huruf untuk penduduk usia 13-45 tahun (kecuali Irian Barat) dinyatakan NOL. Nah, pada tahun 2011, misalnya, untuk penduduk usia 15-45 tahun, jumlahnya malah mencapai 8,3 juta orang. Kedua, pemerintahan sejak Orde Baru hingga sekarang ini kurang menganggap penting pemberantasan buta huruf. Pada masa Orde Baru, masih ada program pemberantasan buta-huruf yang disebut Program Paket ABC. Tetapi program itu murni hanya bersandar pada birokrasi pemerintah. Nyaris tidak ada mobilisasi rakyat secara massif. Di masa pasca reformasi, program pemberantasan buta-huruf malah nyaris tidak terdengar. Di beberapa negara, kaum buta-huruf yang menolak terlibat dalam pemberantasan buta huruf dikenai hukuman. Di Rusia, penolakan untuk ikut kursus pemberantasan buta huruf diancam hukum denda, kerja paksa, kehilangan kartu makanan. Di Turki, pemerintah mengumumkan bahwa lapangan kerja di pemerintah hanya tersedia bagi orang-orang yang dapat membaca dan menulis. Kendala kedua adalah bahwa pemerintah tidak menganggap pendidikan sebagai senjata memajukan bangsa. Pada kenyatannya, sekarang ini pendidikan terjebak dalam logika pasar. Lembaga pendidikan telah berubah fungsi, yakni dari tugas mencerdaskan bangsa menjadi instrumen untuk menggali keuntungan. Akibatnya, lembaga pendidikan hanya diakses oleh orang yang mampu secara finansial. Seharusnya, bila merujuk ke amanat Konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan itu seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Sebagai konsekuensinya, pemerintah punya kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang membuka pintu selebar-lebarnya kepada setiap warga negara untuk mengakses pendidikan. Tanpa adanya diskriminasi apapun

 

*) Pustakawan Muda dari Perpustakaan Nasional RI

Disarikan dari Indonesia Belum Merdeka Dari Buta Huruf, oleh Mahesa Danu

GPMB Corner »

BIMTEK PENULISAN KARYA ILMIAH DAN STORY TELLING

Pencanangan Pemberdayaan Perpustakaan di Masyara-kat tanggal 17 Mei 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, adalah dalam upaya  membangun budaya masyarakat gemar membaca, memantapkan jati diri dan..

Selengkapnya..


Pemutakhiran

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
Jakarta 10002 - Indonesia

Jam Layanan

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

Kontak Kami

(021) 929 209 79
(021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
info@perpusnas.go.id

Pernyataan Privasi | Ketentuan Penggunaan©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia