Mail: gpmb_2001@yahoo.co.id



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMASYARAKATAN MINAT BACA (GPMB)

Anggaran Dasar GPMB Tahun 2011 - 2015

Pembukaan

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu dari tujuan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia IV. Cikal bakal kehidupan masyarakat yang cerdas adalah meningkatnya Minat dan Budaya Gemar Membaca sebagai modal dasar Pembangunan Nasional yang harus seiring dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu dengan cara menumbuhkembangkan Minat dan Budaya Gemar Membaca masyarakat (reading society) dan masyarakat belajar (learning society) melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam.

Kondisi minat dan budaya gemar membaca masyarakat Indonesia dewasa ini dirasakan kurang memenuhi apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menindaklanjuti Pencanangan Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan oleh Presiden RI pada tanggal 14 September 1995, Gerakan Membaca Nasional Tahun 2003, Gerakan Pemberdayaan Perpustakaan di Masyarakat Tahun 2006, Gerakan Nasional Pembudayaan Gemar Membaca Tahun 2011, maka Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Daerah di Provinsi, Perpustakaan Daerah di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/ Desa bersama-sama dengan para Cendekiawan, Pendidik, Pengarang, Penerbit buku, media, Pemerhati Minat Baca, Pustakawan, Organisasi Profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Gabungan Toko Buku dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dan Organisasi Minat Baca dari seluruh tanah air sepakat membentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB). Sehubungan dengan itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sebagai pedoman organisasi.


BAB I
NAMA KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1 Nama
Nama organisasi kemasyarakatan ini adalah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca disingkat GPMB yang selanjutnya disebut GPMB.
Pasal 2
Kedudukan
  1. Kedudukan Pengurus Pusat berada di Ibukota Negara Republik Indonesia;
  2. Kedudukan Pengurus Daerah Provinsi berada di Ibukota Provinsi;
  3. Kedudukan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berada di Ibukota Kabupaten/Kota.
  4. Kedudukan Pengurus Kecamatan berada di Ibukota Kecamatan;
  5. Kedudukan Pengurus Desa/Kelurahan atau nama lainnya berada di Desa/Kelurahan atau nama lainnya;
Pasal 3
Waktu
GPMB didirikan di Istana Bogor pada tanggal 25 Oktober 2001 untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II
AZAS, SIFAT, FUNGSI DAN LAMBANG

Pasal 4
Azas
GPMB berazaskan Pancasila

Pasal 5
Sifat
GPMB bersifat organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik.

Pasal 6
Fungsi
GPMB berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat.

Pasal 7
Lambang
Lambang GPMB berbentuk dua orang secara berhadapan dengan warna orange sedang membaca buku dan dibawahnya terdapat tulisan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.


BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 8
Visi
Visi GPMB adalah terwujudnya masyarakat gemar membaca dan belajar, masyarakat berpengetahuan cerdas dan berbudaya, berdaya saing tinggi serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 9
Misi
  1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membaca dan belajar seumur hidup sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa;
  2. Menyelenggarakan gerakan pemasyarakatan minat baca secara terus menerus di seluruh lapisan masyarakat;
  3. Menjalin kerjasama dengan semua pihak di dalam maupun luar negeri.
Pasal 10
Tujuan
GPMB bertujuan :
  1. Membangkitkan semangat dan kemauan masyarakat untuk membaca serta menjadikan membaca sebagai budaya di masyarakat;
  2. Mengembangkan dan meningkatkan peran perpustakaan dan seluruh unsur masyarakat dalam pengembangan minat dan budaya gemar membaca;
  3. Turut mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, manusia yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur sebagai subyek pembangunan nasional.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 11
Struktur Organisasi
Struktur GPMB terdiri dari :
  1. GPMB Pusat berdomisili di Ibukota Negara;
  2. GPMB Daerah Provinsi berdomisili di Ibukota Provinsi;
  3. GPMB Daerah Kabupaten/Kota berdomisili di Ibukota Kabupaten/Kota;
  4. GPMB Kecamatan berdomisili di Ibukota Kecamatan;
  5. GPMB Desa/Kelurahan atau dengan nama lainnya;
  6. yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 12
Pengurus
Kepengurusan GPMB terdiri dari :
  1. Pengurus Pusat di Ibukota Negara;
  2. Pengurus Daerah Provinsi di Ibukota Provinsi;
  3. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota di Ibukota Kabupaten/ Kota;
  4. Pengurus Kecamatan di Ibukota Kecamatan;
  5. Pengurus Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan.
Pasal 13
Pengurus Pusat
  • Pengurus Pusat GPMB terdiri dari :
    1. Ketua Umum;
    2. Ketua I;
    3. Ketua II;
    4. Ketua III;
    5. Sekretaris Umum;
    6. Sekretaris I;
    7. Sekretaris II;
    8. Bendahara;
    9. Biro-biro
  • Ketua Umum Pengurus Pusat GPMB dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Munas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
  • Ketua Umum hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;
  • Pengurus Pusat tidak dibenarkan merangkap menjadi Pengurus Daerah;
  • Sekretaris Umum dibantu Sekretaris I, Sekretaris II dan dapat mengangkat tenaga sekretariat tetap sesuai dengan kebutuhan;
  • Sekretaris Umum dan Bendahara bersama-sama dalam penyelenggaraan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART;
  • Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat GPMB adalah sebagai berikut :
    1. memimpin Organisasi;
    2. menyelenggarakan Munas dan melaksanakan Keputusan Munas;
    3. menyelenggarakan Pertemuan/seminar/lokakarya;
    4. menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang harus dipertanggungjawabkan pada Munas;
    5. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri;
    6. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    7. melaksanakan administrasi keuangan GPMB.
    Pasal 14
    Pengurus Daerah GPMB Provinsi
  • Pengurus Daerah GPMB Provinsi terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Bendahara;
    5. Komisi-komisi.
  • Pengurus Daerah GPMB Provinsi dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah Provinsi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan disahkan oleh Pengurus Pusat;
  • Ketua Pengurus Daerah GPMB Provinsi hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;
  • Pengurus Daerah GPMB Provinsi tidak dibenarkan merangkap menjadi Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
  • Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan;
  • Sekretaris dan Bendahara bersama-sama dalam penyeleng¬garaan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART;
  • Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah Provinsi adalah :
    1. memimpin Organisasi;
    2. melaksanakan Keputusan Munas GPMB;
    3. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah GPMB Provinsi;
    4. menyelenggarakan Musyawarah Daerah GPMB Provinsi dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah GPMB Provinsi;
    5. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat GPMB;
    6. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
    7. melaksanakan administrasi keuangan GPMB Provinsi.
    Pasal 15
    Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota
  • Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Bendahara;
    5. Seksi-seksi.
  • Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah GPMB Kabupa¬ten/Kota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan disahkan oleh Pengurus Pusat GPMB dan/atau Pengurus Daerah GPMB Provinsi;
  • Ketua Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;
  • Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota tidak dibenarkan merangkap menjadi Pengurus Daerah GPMB Provinsi;
  • Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan;
  • Sekretaris dan Bendahara bersama-sama dalam penye-leng¬garaan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART.
  • Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
    1. memimpin Organisasi;
    2. melaksanakan Keputusan Munas;
    3. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan Pe¬ngurus Daerah Provinsi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
    4. menyelenggarakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
    5. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi;
    6. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi serta Pengurus Daerah Kabupaten/Kota lain;
    7. melaksanakan pemungutan iuran anggota dan penyerahan ke Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
    8. Melaksanakan administrasi keuangan GPMB Kabupaten/Kota.

    Pasal 16
    Pengurus Daerah GPMB Kecamatan
  • Pengurus Daerah GPMB Kecamatan terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Bendahara;
    5. Seksi-seksi.
  • Pengurus Daerah GPMB Kecamatan dipilih, ditetap¬kan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah GPMB Kecamatan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan disahkan oleh Pengurus Daerah GPMB Provinsi dan/atau Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota;
  • Ketua Pengurus Daerah GPMB Kecamatan hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;
  • Pengurus Daerah GPMB Kecamatan tidak dibenar¬kan merangkap menjadi Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota;
  • Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan;
  • Sekretaris dan Bendahara bersama-sama dalam penyeleng¬garaan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART;
  • Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah GPMB Kecamatan adalah sebagai berikut :
    1. memimpin Organisasi;
    2. melaksanakan Keputusan Munas;
    3. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan Pe¬ngurus Daerah Provinsi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah Kecamatan;
    4. menyelenggarakan Musyawarah Daerah Kecamatan dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah Kecamatan;
    5. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
    6. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota serta Pengurus Daerah Kecamatan lain;
    7. melaksanakan pemungutan iuran anggota dan penyerahan ke Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang telah ditetapkan;
    8. Melaksanakan administrasi keuangan GPMB Kecamatan.
    Pasal 17
    Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya
  • Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Bendahara;
    5. Seksi-seksi.
  • Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya dipilih, ditetap¬kan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan disahkan oleh Pengurus Daerah GPMB Provinsi dan/atau Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Kecamatan;
  • Ketua Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut;
  • Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya tidak dibenar¬kan merangkap menjadi Pengurus Daerah GPMB Kecamatan;
  • Sekretaris dibantu tenaga sekretariat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan;
  • Sekretaris dan Bendahara bersama-sama dalam penyeleng¬garaan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART;
  • Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya adalah sebagai berikut:
    1. memimpin Organisasi;
    2. melaksanakan Keputusan Munas;
    3. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan Pe¬ngurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah kabupaten/Kota, Pengurus Daerah kecamatan serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    4. menyelenggarakan Musyawarah Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    5. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan;
    6. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Kecamatan serta Pengurus Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya lain;
    7. melaksanakan pemungutan iuran anggota dan penyerahan ke Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota Pengurus Daerah Kecamatan sesuai peraturan yang telah ditetapkan;
    8. Melaksanakan administrasi keuangan GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya.

    Pasal 18
    Pelindung dan Badan Pembina
  • Pelindung GPMB terdiri dari :
    1. Presiden dan Wakil Presiden untuk Pengurus Pusat;
    2. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pengurus DaerahProvinsi;
    3. Bupati/Walikota untuk Pengurus Daerah Kabupaten/ Kota;
    4. Camat untuk Pengurus Daerah Kecamatan;
    5. Kepala Desa/Lurah dan nama lainnya untuk Pengurus Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya.
  • Badan Pembina GPMB terdiri dari :
    1. Badan Pembina Pusat;
    2. Badan Pembina Daerah Provinsi;
    3. Badan Pembina Daerah Kabupaten/Kota;
    4. Badan Pembina Daerah Kecamatan;
    5. Badan Pembina Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya.
  • Keanggotaan Badan Pembina GPMB Pusat terdiri dari :
    1. Ketua Badan Pembina GPMB Pusat adalah Kepala Perpustakaan Nasional RI;
    2. Anggota Badan Pembina GPMB Pusat adalah :
    3. - Instansi terkait yang bertugas dalam pengembangan minat dan budaya gemar membaca;
      - mereka yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat GPMB;
      - pemerhati di bidang Perpusdokinfo.
  • Ketua Badan Pembina GPMB Provinsi terdiri dari :
    1. Ketua Badan Pembina GPMB Provinsi adalah Kepala Perpustakaan Daerah Provinsi;
    2. Anggota Badan Pembina GPMB Provinsi adalah :
    3. - Instansi terkait yang bertugas dalam pengembangan minat dan budaya gemar membaca;
      - mereka yang pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah GPMB Provinsi;
      - pemerhati di bidang Perpusdokinfo.
  • Ketua Badan Pembina GPMB Kabupaten/Kota terdiri dari:
    1. Ketua Badan Pembina GPMB Kabupaten/Kota adalah Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota;
    2. Anggota Badan Pembina GPMB Kabupaten/Kota adalah :
    3. - Instansi terkait yang bertugas dalam pengembangan minat dan budaya gemar membaca;
      - mereka yang pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota.;
      - pemerhati di bidang Perpusdokinfo.
  • Ketua Badan Pembina GPMB Daerah Kecamatan terdiri dari :
    1. Ketua Badan Pembina GPMB Daerah Kecamatan adalah Kepala Perpustakaan Daerah Daerah Kecamatan;
    2. Anggota Badan Pembina GPMB Daerah Kecamatan adalah :
    3. - Instansi terkait yang bertugas dalam pengembangan minat dan budaya gemar membaca;
      - mereka yang pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah GPMB Daerah Kecamatan;
      - pemerhati di bidang Perpusdokinfo.
  • Ketua Badan Pembina GPMB Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya terdiri dari :
    1. Ketua Badan Pembina GPMB Daerah Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya adalah Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    2. Anggota Badan Pembina GPMB Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya adalah :
    3. - Instansi terkait yang bertugas dalam pengembangan minat dan budaya gemar membaca;
      - mereka yang pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah GPMB Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
      - pemerhati di bidang Perpusdokinfo.
  • Badan Pembina bertugas memfasilitasi, memberikan saran dan/atau nasehat tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan organisasi kepada Pengurus GPMB Pusat, Pengurus Daerah GPMB Provinsi dan Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Kecamatan, Pengurus Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya, menyangkut kebijakan pelaksanaan Keputusan Munas atau Musda, AD/ART dan pelaksanaan program/kegiatan.

  • BAB V
    KEANGGOTAAN

    Pasal 19
    Anggota
    Keanggotaan GPMB terdiri dari Perorangan dan Lembaga.

    Pasal 20 Hak dan Kewajiban Anggota
    1. Setiap anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih;
    2. Setiap anggota mempunyai kewajiban mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi.
    Pasal 21
    Hilangnya Keanggotaan dan Hak Membela Diri
  • Keanggotaan akan hilang apabila yang bersangkutan:
    1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    2. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
    3. Bagi perorangan meninggal dunia;
    4. Pindah domisili.
  • Anggota yang diberhentikan dalam hubungan dengan pasal 19 ayat (1) huruf b di atas mempunyai hak untuk membela diri dan tata cara membela diri yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

  • BAB VI
    MUSYAWARAH, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

    Pasal 22
    Musyawarah
    Musyawarah organisasi terdiri dari :
    1. Musyawarah Nasional (Munas);
    2. Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprov);
    3. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota (Musdakab/Kot);
    4. Musyawarah Kecamatan;
    5. Musyawarah Kelurahan/Desa dan atau nama lainnya;
    6. Musyawarah Luar Biasa.
    Pasal 23
    Kuorum dan Hak suara
  • Kuorum :
    1. Munas baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah pengurus daerah provinsi;
    2. Musyawarah Daerah Provinsi baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah pengurus daerah Kabupaten/Kota;
    3. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota;
    4. Musyawarah Kecamatan baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota GPMB Kecamatan.
  • Hak Suara :
    1. Hak Suara dalam Munas :
    2. - 2 (dua) hak suara untuk Badan Pembina;
      - 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Pusat;
      - 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Provinsi yang hadir;
      - 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang hadir;
      - 1 (satu) hak suara setiap 5 anggota Daerah Kabupaten/Kota yang hadir.

    3. Hak Suara dalam Musda Provinsi :
    4. - 2 (dua) hak suara untuk Badan Pembina;
      - 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Daerah Provinsi;
      - 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang hadir;
      - 1 (satu) hak suara setiap 5 anggota Daerah Kabupaten/Kota yang hadir.
    3.  Hak Suara dalam Musda Kabupaten/Kota :
    1. 2 (dua) hak suara untuk Badan Pembina;
    2. 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
    3. 1 (satu) hak suara setiap anggota yang hadir.
    4.  Hak Suara dalam Musda Kecamatan :
    1. 2 (dua) hak suara untuk Badan Pembina;
    2. 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Daerah Kecamatan;
    3. 1 (satu) hak suara setiap anggota yang hadir.
    5.  Hak Suara dalam Musda Desa/Kelurahan dan nama lainnya :
    1. 2 (dua) hak suara untuk Badan Pembina;
    2. 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    3. 1 (satu) hak suara setiap anggota yang hadir.

    Pasal 24
    Pengambilan Keputusan
    1. Pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara (voting);
    2. Hasil pemungutan suara (voting) berlaku sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota yang hadir;
    3. Apabila hasil pemungutan suara terjadi berimbang maka dapat diulang kembali.
    BAB VII
    KEUANGAN

    Pasal 25
    Keuangan
    Sumber keuangan organisasi ini terdiri dari :
    1. Iuran Anggota;
    2. Dukungan pemerintah pusat dan daerah;
    3. Sumbangan yang tidak mengikat;
    4. Usaha-usaha lain yang sah.
    BAB VIII
    PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

    Pasal 26
    Perubahan Anggaran Dasar
    Perubahan Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Musyawarah Nasional, dengan ketentuan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih 1 (satu) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara yang hadir.

    Pasal 27     Pembubaran Organisasi
    1. Organisasi dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk Itu atau Musyawarah Luar Biasa;
    2. Dalam hal Organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lem¬baga sosial yang berbadan hukum di Indonesia yang memiliki tujuan sama.
    BAB IX
    PERATURAN PERALIHAN

    Pasal 28:   Lain-lain
    Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

    Pasal 29:  Penutup
    1. Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) GPMB pada tanggal 15 November 2011;
    2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



    Ditetapkan di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Pada Tanggal : 15 November 2011

    Anggaran Rumah Tangga

    Pemutakhiran

    Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

    Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
    Jakarta 10002 - Indonesia

    Jam Layanan

    Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

    Kontak Kami

    (021) 929 209 79
    (021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
    info@perpusnas.go.id

    Pernyataan Privasi | Ketentuan Penggunaan©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia