Mail: gpmb_2001@yahoo.co.id



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMASYARAKATAN MINAT BACA (GPMB)

Anggaran Rumah Tangga GPMB Tahun 2011 - 2015

BAB I
LAMBANG

Pasal 1   Lambang
1. Bentuk Lambang terdiri dari :
  1. Dua orang membaca secara berhadapan;
  2. Sebuah buku tebal dalam keadaan terbuka terletak di tengah-tengah di antara dua orang sedang membaca;
  3. Tulisan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca melingkar separuh pada posisi bawah;
  4. Ketiga unsur tersebut merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Warna Lambang :
  1. Dua orang sedang membaca, berwarna merah orange;
  2. Sebuah buku tebal berwarna putih dalam keadaan terbuka, dengan sisi buku berwarna biru tua;
  3. Tulisan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca separuh melingkar pada bagian bawah lambang berwarna biru tua.
3. Warna Dasar Lambang : Putih bersih

4. Arti Lambang :
  1. Dua orang sedang membaca secara berhadapan, melambangkan bahwa setiap orang memiliki budaya baca;
  2. Sebuah buku tebal terbuka, melambangkan kesempatan membaca bagi semua orang untuk memperoleh informasi dari usia dini hingga akhir hayat;
  3. Tulisan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca melingkar separuh bagian melambangkan gerakan membaca yang dilaksanakan semua lapisan masyarakat.
5. Arti Warna :
    a. Dua orang sedang membaca berwarna orange berarti :
  1. Melambangkan kekuatan kemauan;
  2. Bersifat eksentrik aktif, agresif dan mampu bersaing;
  3. Mempunyai pengaruh yang berkemauan keras, penuh gairah, senang menguasai, jantan.
    b. Sebuah buku tebal terbuka warna putih berarti :
  1. Kesucian ilmu yang diperoleh dari membaca; Pada sisi tebal buku berwarna biru tua berarti perlambang perasaan yang dalam, mempunyai sifat kosentrasi, bekerjasama, cerdas, bersatu, pengaruh tenang, bijaksana, pengasih, penyayang, banyak kawan;
  2. Tulisan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca berwarna biru tua, berarti konsentrasi, cerdas, bersatu.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2  Tujuan
Untuk mencapai tujuan GPMB sebagaimana dimaksud pasal 10 Anggaran Dasar (AD) GPMB, maka dilaksanakan:
  1. Pengembangan jaringan kerja (networking);
  2. Konsolidasi organisasi;
  3. Sosialisasi program.
Pasal 3  Sasaran
Sasaran GPMB :
  1. Terlaksananya pembinaan gemar membaca melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
  2. Meratanya distribusi penyediaan bahan bacaan sampai ke desa;
  3. Terlaksananya koordinasi pengembangan gemar dan budaya membaca dengan instansi terkait dan organiisasi kemasyarakatan lainnya;
  4. Terwujudnya masyarakat membaca dan belajar.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 4  Struktur Organisasi
  1. GPMB Pusat pada Tingkat Nasional;
  2. GPMB Daerah pada Tingkat Provinsi;
  3. GPMB Daerah pada Tingkat Kabupaten/Kota;
  4. GPMB Daerah pada Tingkat Kecamatan;
  5. GPMB Daerah pada Tingkat Desa/Kelurahan dan nama lainnya.
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak berdiri sendiri-sendiri, bekerja dalam satu tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pasal 5  Pengurus (menyesuaikan)
Kepengurusan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) terdiri dari :
  • Ketua Umum Pengurus Pusat GPMB dipilih dalam Musyawarah Nasional;
  • a) Pengurus GPMB Pusat melakukan tugas nasional dalam Pemasyarakatan Minat Baca serta membina GPMB Daerah;
    b) Komposisi Pengurus Pusat terdiri dari :
    1. Pelindung;
    2. Pembina;
    3. Ketua Umum;
    4. Ketua I, II. III;
    5. Sekretaris Umum;
    6. Sekretaris I;
    7. Sekretaris II;
    8. Bendahara;
    9. Biro-Biro a.l meliputi :
    10. - Biro Organisasi dan Keanggotaan ;
      - Biro Humas, Publikasi dan Dokumentasi;
      - Biro Usaha Dana dan Umum;
      - Biro Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Minat Baca;
      - Biro Kerjasama Pengembangan dan Pengkajian Gemar Membaca.
    c) Pengurus Pusat mempunyai periode untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode kepengurusan berikutnya;
    d) Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat :
    1. Melakukan tugas nasional dalam Pemasyarakatan Minat serta membina GPMB daerah;
    2. Memimpin dan memajukan organisasi dalam pelaksanaan GPMB;
    3. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional;
    4. Melaksanakan program kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional;
    5. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, perte-mu¬an Ilmiah dan pertemuan lainnya dalam pengembangan gemar membaca;
    6. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelak¬sanaan tugas secara nasional, regional maupun lokal;
    7. Mempertanggungjawabkan hasil kerja selama periode kepengurusan.
  • Pengurus Daerah GPMB di Provinsi :
  • a) Pengurus Daerah GPMB di Provinsi melakukan kegiatan di Provinsi dalam Pembudayaan Gemar Membaca dan membina GPMB di daerah Kabupaten/Kota;
    b) Komposisi Pengurus Daerah GPMB Provinsi terdiri dari :
    1. Pelindung;
    2. Pembina;
    3. Ketua;
    4. Wakil Ketua;
    5. Sekretaris;
    6. Wakil Sekretaris;
    7. Bendahara;
    8. Komisi-komisi yang dibentuk menurut kebutuhan disesuaikan dengan Biro-Biro pada kepengurusan GPMB Pusat.
    c) Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode jabatan kepengurusan;

    d) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah GPMB Provinsi adalah :
    1. Melakukan tugas dalam pemasyarakatan minat baca di daerah Provinsi dan membina GPMB Kabupaten/Kota;
    2. Memimpin dan memajukan organisasi dalam pelaksanaan GPMB di Provinsi;
    3. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah;
    4. Melaksanakan program kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah;
    5. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, pertemuan Ilmiah dan pertemuan lainnya dalam pengembangan minat baca;
    6. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
    7. Mempertanggungjawabkan hasil kerja selama periode kepengurusan.
  • Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota.
  • a) Pengurus Daerah GPMB di Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pengembangan minat baca di Kabupaten/Kota;

    b) Komposisi Pengurus Daerah di Kabupaten/Kota terdiri dari :
    1. Pelingung;
    2. Pembina
    3. Ketua
    4. Wakil Ketua
    5. Sekretaris
    6. Bendahara
    7. Seksi-seksi yang dibentuk menurut kebutuhan disesuaikan dengan komisi-komisi pada kepengurus¬an daerah GPMB di Provinsi.
    c) Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dan disyahkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode masa jabatan kepengurusan;

    d) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota adalah :
    1. Memimpin dan memajukan organisasi dalam pelaksanaan GPMB di Kabupaten/Kota;
    2. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
    3. Melaksanakan program kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
    4. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, pertemuan Ilmiah dan pertemuan lainnya dalam pengembangan minat baca;
    5. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Pusat;
    6. Mempertanggungjawabkan hasil kerja selama periode kepengurusan.
  • Pengurus Daerah GPMB Kecamatan :
  • a) Pengurus Daerah GPMB di Kecamatan melakukan kegiatan pengembangan minat baca di Kecamatan;

    b) Komposisi Pengurus Daerah di Kecamatan terdiri dari:
    1. Pelindung;
    2. Pembina
    3. Ketua
    4. Wakil Ketua
    5. Sekretaris
    6. Bendahara
    7. Seksi-seksi yang dibentuk menurut kebutuhan disesuaikan dengan komisi-komisi pada kepengurusan daerah GPMB di Kabupaten/Kota;
    c) Pengurus Daerah GPMB Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah Kecamatan dan disyahkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah kabupaten/Kota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode masa jabatan kepengurusan;
    d) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah GPMB Kecamatan adalah :
    1. Memimpin dan memajukan organisasi dalam pelaksanaan GPMB di Kecamatan;
    2. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Daerah Kecamatan;
    3. Melaksanakan program kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah Kecamatan;
    4. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, pertemuan Ilmiah dan pertemuan lainnya dalam pengembangan minat baca;
    5. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Pusat;
    6. Mempertanggungjawabkan hasil kerja selama periode kepengurusan.
  • Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya :
  • a) Pengurus Daerah GPMB di Desa/Kelurahan dan nama lainnya melaku¬kan kegiatan pengembangan minat baca di Desa/Kelurahan dan nama lainnya;

    b) Komposisi Pengurus Daerah di Desa/Kelurahan dan nama lainnya terdiri dari :
    1. Pelindung
    2. Pembina
    3. Ketua
    4. Wakil Ketua
    5. Sekretaris
    6. Bendahara
    7. Seksi-seksi yang dibentuk menurut kebutuhan disesuaikan dengan komisi-komisi pada kepengurus¬an daerah GPMB di Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    c) Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya dan disyahkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah kabupaten/Kota, Pengurus Daerah kecamatan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode masa jabatan kepengurusan;

    d) Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah GPMB Desa/Kelurahan dan nama lainnya adalah :
    1. Memimpin dan memajukan organisasi dalam pelaksanaan GPMB di Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    2. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    3. Melaksanakan program kerja dan keputusan lain yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah Desa/ Kelurahan dan nama lainnya;
    4. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah, pertemuan Ilmiah dan pertemuan lainnya dalam pengembangan minat baca;
    5. Melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pengurus Daerah Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Pusat;
    6. Mempertanggungjawabkan hasil kerja selama periode kepengurusan.

    BAB IV
    KEANGGOTAAN

    Pasal 6  Anggota
    Anggota GPMB terdiri dari :
    1. Anggota Perorangan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, penerbit/toko buku, pengarang, pendidik, cendekiawan, pemerhati perpusdokinfo, dan lain-lain;
    2. Anggota Lembaga adalah instansi pemerintah maupun swasta khususnya yang bergerak dalam perpusdokinfo, bidang perbukuan dan penerbitan serta lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan minat baca.
    Pasal 7  Penerimaan Anggota
    1. Calon anggota mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi anggota GPMB;
    2. Seseorang atau lembaga, baru sah menjadi anggota GPMB setelah mengikuti masa penerimaan anggota sesuai syarat;
    3. Apabila syarat-syarat yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, maka kepada anggota diberikan tanda anggota oleh Pengurus Pusat.
    Pasal 8  Hak dan Kewajiban Anggota
    Hak-hak anggota adalah :
    1. Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi;
    2. Menghadiri Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan pertemuan ilmiah;
    3. Menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis pada rapat atau pertemuan organisasi dan pertemuan ilmiah;
    4. Hak memilih dan dipilih;
    5. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari organisasi.
    Kewajiban Anggota adalah :
    1. Mentaati seluruh keputusan Munas, Musdaprov dan Musdakab/Kot;
    2. Melaksanakan atau mentaati semua keputusan organisasi;
    3. Membantu pengurus dalam melaksanakan program organisasi;
    4. Menjaga nama baik dan membela kepentingan organisasi;
    5. Memelihara sarana dan prasarana organisasi;
    6. Membayar iuran anggota.
    Pasal 9  Hilangnya Keanggotaan dan Hak Membela Diri
    (1) Hilangnya Keanggotaan;
          Keanggotaan akan hilang apabila yang bersangkutan :
    1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    2. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau melakukan perbuatan yang merugikan organisasi
    3. Bagi perorangan meninggal dunia;
    4. Bagi Kelembagaan yang dinyatakan bubar.
    (2) Anggota yang diberhentikan dalam hubungan dengan pasal 9 ayat (1) huruf b di atas mempunyai hak untuk membela diri;
    (3) Hak Membela Diri.
          Tata cara membela diri adalah :
    1. Anggota mengajukan pembelaan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota secara tertulis dan lisan;
    2. Keputusan pemberhentian diputuskan oleh rapat bersama pengurus Pusat atau rapat bersama Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
    BAB V
    MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH LUAR BIASA, RAPAT KOORDINASI NASIONAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

    Pasal 10  Musyawarah Nasional

    (1) Musyawarah Nasional adalah Forum Tertinggi di Tingkat Nasional yang diselenggarakan dalam 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, guna :
    1. Menilai dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
    2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum GPMB;
    3. Menetapkan Program Kerja organisasi;
    4. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    5. Menetapkan keputusan-keputusan lain atau membuat rekomendasi.
    (2) Rapat Koordinasi nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusan

    (3) Musyawarah Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Pembina dan Peninjau

    (4) Munas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Daerah yang telah membentuk GPMB. Apabila persyaratan jumlah Daerah tidak terpenuhi maka Munas di undur/ditunda atau dilaksanakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat dengan pertimbangan tertentu dari peserta Munas dan pembina.

    Pasal 11  Pemilihan Pengurus Pusat
    (1) Pemilihan Ketua Umum GPMB yang baru dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
    1. pencalonan
    2. perkenalan verifikasi calon;
    3. penyampaian Visi, Misi dan Program Umum;
    4. pengumpulan/pengambilan suara/aklamasi
    5. penghitungan suara
    6. pengesahan
    (2) Persyaratan Kualifikasi Ketua Umum :
    1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Berkiprah di bidang minat baca, perbukuan dan kepustakawanan;
    3. Berdedikasi tinggi, berakhlak mulia, santun dan berpengalaman dalam pengembangan minat baca masyarakat;
    4. Sudah menjadi anggota GPMB;
    5. Pernah menjadi Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah GPMB;
    6. Bersedia berdomisili di wilayah Jabodetabek, tidak memiliki KTP ganda;
    7. Tidak sedang menjadi salah satu pengurus partai politik.
    (3) Para Pengurus Pusat harus memenuhi syarat :
    1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Berkiprah di bidang minat baca, perbukuan dan kepustakawanan;
    3. Pemerhati, berdedikasi tinggi, berpengalaman dalam pengembangan minat baca masyarakat;
    4. Sudah menjadi anggota GPMB, sekurang-kurangnya 4 tahun;
          e. Bersedia berdomisili di wilayah Jabodetabek, tidak memiliki KTP ganda;
          f. Tidak merangkap sebagai Pengurus Daerah.

    (4) Munas harus sudah mengesahkan Ketua Umum sebelum Munas ditutup. Apabila komposisi Pengurus Pusat sampai dengan penutupan Munas belum seluruhnya terisi, maka Munas memberikan mandat kepada Ketua Umum terpilih, untuk melengkapi pengurus baru lainnya, yang harus selesai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah Munas dan menetapkan program kerja umum selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Munas dan disampaikan kepada Pengurus Daerah.

    Pasal 12   Musyawarah Daerah Provinsi
    (1) Musyawarah Daerah adalah Forum Tertinggi di Tingkat Provinsi yang diadakan dalam 4 (empat) tahun sekali dengan wewenang :
    1. Menilai dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah Provinsi;
    2. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah Provinsi;
    3. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah Provinsi.
    (2) Musyawarah Daerah Provinsi dihadiri oleh Pengurus Daerah, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Pembina dan Peninjau;

    (3) Musyawarah Daerah Provinsi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang telah membentuk GPMB. Apabila persyaratan jumlah Pengurus Daerah Kabupaten/Kota tidak terpenuhi maka Musda di undur/ditunda atau dilaksanakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat dengan pertimbangan tertentu dari peserta Musda dan pembina.

    (4) Musyawarah Daerah Provinsi diadakan 4 (empat) tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Nasional.
    Pasal 13    Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota
    (1) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah Forum Tertinggi di Tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan dalam 4 (empat) tahun sekali dengan wewenang :
    1. Menilai dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
    2. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
    3. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.
    (2) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Anggota, Pembina dan Peninjau;
    (3) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Anggota. Apabila persyaratan jumlah anggota tidak terpenuhi maka Musda Kabupaten/Kota diundur/ditunda atau dilaksanakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat dengan pertimbangan tertentu dari peserta Musda dan pembina;
    (4) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan 4 (empat) tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Daerah Provinsi.

    Pasal 14    Musyawarah Daerah Kecamatan
    (1) Musyawarah Daerah Kecamatan adalah Forum Tertinggi di Tingkat Kecamatan yang diadakan dalam 4 (empat) tahun sekali dengan wewenang :
    1. Menilai dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah Kecamatan;
    2. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah Kecamatan;
    3. Menetapkan Program Kerja Pengurus Kecamatan.
    (2) Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Pengurus Kecamatan, Anggota, Pembina dan Peninjau;
    (3) Musyawarah Kecamatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Anggota. Apabila persyaratan jumlah anggota tidak terpenuhi maka Muscam diundur/ditunda atau dilaksanakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat dengan per¬timbangan tertentu dari peserta Muscam dan pembina.

    (4) Musyawarah Kecamatan diadakan 4 (empat) tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Kecamatan.

    Pasal 15   Musyawarah Desa/Kelurahan dan nama lainnya
    (1) Musyawarah Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya adalah Forum Tertinggi di Tingkat Desa/Kelurahan dan nama lainnya yang diadakan dalam 4 (empat) tahun sekali dengan wewenang :
    1. Menilai dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    2. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah Desa/Kelurahan dan nama lainnya;
    3. Menetapkan Program Kerja Pengurus Desa/Kelurahan dan nama lainnya.
    (2) Musyawarah Desa/Kelurahan dan nama lainnya dihadiri oleh Pengurus Kecamatan, Anggota, Pembina dan Peninjau;

    (3) Musyawarah Desa/Kelurahan dan nama lainnya dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah Anggota. Apabila persyaratan jumlah anggota tidak terpenuhi maka Musayawarah Desa/Kelurahan dan nama lainnya diundur/ditunda atau dilaksana¬kan sesuai dengan musyawarah dan mufakat dengan per¬timbangan tertentu dari peserta Musdes/kel dan pembina.

    (4) Musyawarah Desa/Kelurahan dan nama lainnya diadakan 4 (empat) tahun sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Desa/Kelurahan dan nama lainnya.
    Pasal 16   Musyawarah Luar Biasa
    Musyawarah Luar Biasa adalah Forum Nasional yang diadakan bilamana dikehendaki oleh 2/3 (dua per tiga) Pengurus Daerah dengan wewenang :
    1. Membahas masalah yang bersifat Luar Biasa;
    2. Masalah yang dianggap Luar Biasa seperti penilaian hasil kerja Pengurus Pusat yang bertentangan dengan AD/ART atau kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah;
    3. Pembubaran Organisasi.
    Pasal 17  Pengambilan Keputusan
    1. Pengambilan Keputusan dapat dilaksanakan secara musya¬warah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara (voting);
    2. Hasil pemungutan suara (voting) berlaku sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota yang hadir;
    3. Apabila hasil pemungutan suara terjadi berimbang maka dapat diulang kembali.

    BAB VI
    KEUANGAN

    Pasal 18  Keuangan
    Keuangan GPMB diperoleh dari :
    1. Dukungan pemerintah pusat dan daerah sebagai instansi pembina GPMB Tingkat Pusat dan Daerah;
    2. Sumbangan yang tidak mengikat dari para donatur dan pemerhati dalam pengembangan minat baca;
    3. Usaha-usaha lain yang sah;
    4.   Iuran Anggota :
    1. Iuran Anggota dibayarkan secara tahunan;
    2. Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah Provinsi atau Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dengan tanda terima yang yang telah dibakukan oleh Pengurus Pusat;
    3. Pembagian penerimaan iuran anggota yang diterima ditetapkan sebagai berikut :
    4. • 10 % (sepuluh persen) untuk Pengurus Pusat GPMB;
      • 15% (lima belas persen) untuk Pengurus Daerah GPMB Provinsi;
      • 20% (dua puluh persen) untuk Pengurus Daerah GPMB Kabupaten/Kota;
      • 25% (dua puluh lima persen) untuk Pengurus Kecamatan;
      • 30% (tiga puluh persen) untuk Pengurus Desa/Kelurahan dan atau nama lainnya.
      • Besaran iuran Anggota :
        - Anggota Perorangan iuran per tahun Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
        - Lembaga/Badan iuran per tahun Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
      • Iuran dibayar terhitung sejak menjadi anggota dalam satu periode kepengurusan GPMB.
    5.   Pengurus wajib menyelenggarakan pembukuan atas setiap keuangan yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi;


    BAB VII
    PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

    Pasal 17   Perubahan Anggaran Rumah Tangga
    Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah dalam Musyawarah Nasional, dengan ketentuan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih 1 (satu) dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara yang hadir.
    BAB VIII
    PENUTUP

    Pasal 18  Penutup

    Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh pengurus selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



    Ditetapkan di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Pada Tanggal : 15 November 2011

    Anggaran Dasar

    Pemutakhiran

    Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

    Jl. Salemba Raya 28A Kotak Pos 3624
    Jakarta 10002 - Indonesia

    Jam Layanan

    Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 (WIB)

    Kontak Kami

    (021) 929 209 79
    (021) 392 7919; (021) 319 084 79 (fax)
    info@perpusnas.go.id

    Pernyataan Privasi | Ketentuan Penggunaan©2015 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia